uu 10 tahun 2016. Perubahan. uu 10 tahun 2016

Perma. 4, No. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN. 10 tahun 2016, meliputi pasal 23 tentang kelembagaan Panwas Kab/Kota yang masih berjumlah 3 (tiga) orang, pasal 30 dan 32 tentang Tukewa (Tugas, Kewajiba dan Kewenangan) Panwas Kab/Kota, pasal 123 tentang Pemantau Pemilu yang teregistrasi KPU, pasal 134 tentang penanganan laporan. 1/2015 yang telah mengalami tiga kali perubahan (UU No. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“Perppu 1/2014”) yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi. sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara normati. TB Simatupang No. Pro. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, dalam Pasal 74 menambahkan satu sumber dana kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yaitu dari. Judul. 28876 kali dilihat. Statistik. bahwa berdasarkan pertimbangan. Berikut sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang seperti yang diatur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U. pdf: 590. Bea Meterai - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Jl. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah. perlindungan-saksi-korban. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, term asuk para p enyandang d isabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 10. UU No. 23 Tahun 2014 PP No. brodjonegoro direktur jenderal peraturanperundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd. UU I Tahun 2015 UU 8 Tahun 2015 UU 10 Tahun 2016 Penulis: Ferdy Sambo Faisal Dahlan Penerbit: CV. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Demikian jawaban dari kami tentang bolehkah anggota TNI atau Polri menjadi penjabat kepala daerah, semoga bermanfaat. nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN; PERMENKUMHAM;. “Kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. antara lain amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang timbulkan polemik, mulai periodisasi masa jabatan presiden, pemunduran pemilu,. "Terkait fungsi penanganan pelanggaran, Bawaslu punya kewenangan dua hal, yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif dan pidana. 8. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Mencabut : PERPRES No. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan. 130, 2016 PEMERINTAH DAERAH. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2016. Law. . a. Undang-undang (UU) NO. Adapun kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan UU ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah. OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN INPRES NO. Keputusan KPU Keputusan Sekretaris Jenderal. Judul. Badan/Pengarang: Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Nomor. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara. Dasar Hukum. bahwa Pancasila dan Undang -Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. 48 Tahun 2009 6 Lihat Pasal 24 ayat (2). Katalog Produk. 1 TAHUN 2015 TENTANG. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen. Namun dalam perkembangannya, Fraksi Partai Golkar akhirnya tidak ingin melanjutkan revisi UU Pemilu dan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 tercantum dalamPengampunan Pajak - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. 2014/No. UU 10/2016 dan Penjelasannya, petitum yang saling bertentangan juga terjadi dalam permohonan terhadap Pasal 201. METADATA PERATURAN. 10 Tahun 2016); 6. Artinya, UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap penyelenggara. Supandi, S. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. id – Jombang, Mendekati Pemilu dan Pemilihan serentak pada tahun 2024, Farwis Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang melaksanakan peningkatan kapasitas dengan mempelajari sejarah terbentuknya UU 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016 di ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Jombang, Rabu (21/04/2021). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. •. 5232, LL SETNEG: 36 HLM. Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut: 1. TEMPO. JABARNEWS | JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan tahun 2024 jika UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10 Tahun 2016 berkaitan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tidak direvisi. Sabtu, 6 Maret 2021 - 11:31:55. Pasal 164 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan LAHIRNYA Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak gelombang berikutnya, pada 9 Desember 2020 memberikan ketegasan bagi yang bermain politik uang. Kemudian dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan. 32 halaman. Belum Tersedia. CO, Jakarta - Kantor Hukum dan HAM Lokataru mengajukan permohonan judicial review atau uji materiil Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi. OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN INPRES NO. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi tentang aturan. UU Nomor 10 Tahun 2012. Pasal yang termuat dalam UU No. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif Dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja. 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Sedangkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti. File usage on Commons. Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 . KOMPAS. 251, TLN NO. UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian. 1. Pasal yang termuat dalam UU No. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik Tahun 2016 Peraturan Menteri PDF Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gedung Ditjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. / Instrumen HAM Nasional / UU Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. The. “Dalam pilkada (UU 10 Tahun 2016) kewenangan pelanggaran administrasi Bawaslu akhirnya hanya berupa rekomendasi. Perubahan-perubahan mendasar dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. PUTUSAN Nomor 20/PUU-XIV/2016. nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. . UU 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. 21 Juni 2016. Penetapan. UU No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perubahan. 55 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 10, LN. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2016/No. 2006/NO. Pencarian Berkas. 8 Tahun 2015 menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. Jenis: UNDANG-UNDANG Singkatan Jenis: Uu: Nomor: 8: Tempat Penetapan: JAKARTA: Tanggal Penetapan: 15 April 2016: Tanggal Diundangkannomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang:Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,. "Sehingga rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti," tegas dia. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. BADAN peradilan khusus pemilihan umum yang tugasnya menyelesaikan sengketa hasil pemilu diamanatkan terbentuk sebelum pemilu serentak 2024. JAKARTA, KOMPAS. Palu, Bawaslu Sulteng – Kita telah menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 dengan acuan dasar hukum undang-undang 7 tahun 2017 dan sesaat lagi akan memasuki tahapan pemilihan untuk 270 titik yang akan diselenggarakan di tahun 2020 dengan payung hukum undang-undang. Download Attachments File Downloads UU Pilkada Dalam Satu Naskah 1607. 2016. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik UU No. NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem. 5518, LL SETNEG: 4 HLM. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2011 – Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor PERPU 2 TAHUN 2022 – Dicabut dengan Undang-Undang Nomor UU 6 TAHUN 2023 ; Jumlah Unduhan: 16257 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 4266 Kali Tayang: Kembali . 10 TAHUN 2016 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 . Nomor/Tahun. 79, TLN No. TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara daring, Kamis (07/07) di Ruang Sidang MK. Cashback 6%. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. 0%. UU Nomor 8 Tahun 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut: 1. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas. 10. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian wewenang dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. 14 Tahun 2016 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Indonesia, Pemerintah Pusat. U. 5586, LL SETNEG : 47 HLM. Adanya UU No. 2016/NO. 05 /2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; b. Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024. Semoga ada manfaatnya, terima kasih. 10 Tahun 2016. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia,. 2016 Download: 20 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Penyusunan). KURYANA AZIS Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 10 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, ttd. No. Government & Nonprofit. 9, 2016 • 0 likes • 3,226 views. Berlaku: 07 Januari 2016; Sembunyikan / 0. 5898, LL SETNEG : 70 HLM. Rp195. s. KPU Mengabaikan Suara Publik. 2015/NO. 5893, LL SETNEG : 14 HLM. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan. Download UU Nomor 10 Tahun 2016 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. 18 Tahun 2016. 5939, LL SETNEG : 4 HLM. BN. UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2004 UU No 8 Tahun 2015 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jumlah Penduduk % minimal dukungan Jumlah Penduduk % minimal dukungan Jumlah DPT Pemilihan terakhir % minimal dukungan Sampai dengan 250. Katalog Produk. NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN MERAUKE TAHUN 2017-2037 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. 19 Tahun 2016; UU No. Sebagai sebuah kompilasi, mungkin masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 adalah 2%. 10,. 3612, LL SETNEG : 76 HLM. "Sehingga rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti," tuturnya. "Dalam undang-undang yang sekarang, money politic bisa dipidana. Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 115 -10-permohonan perubahan data Perkumpulan tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh: a. Judul. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Bentuk. Tahun : 2016 Jenis : Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 2016/NO.